MAKALAH MBG NOBEL PEACE PRICE, KONTROVERSI PENCATUTAN NAMA PRESIDEN SERTA AKADEMISI

KAMPUSPERS (11/08/2026) Pemerintah tengah menginvestigasi adanya pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah makalah yang diajukan untuk Nobel Peace Prize atau Nobel Perdamaian. "Lagi diinvestigasi," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari singkat di Kantor Bakom, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Makalah tersebut masih terdaftar dalam ssrn.com, sebuah website platform repositori digital berbasis data akademik. Penulis disebut beragam, salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Beberapa dosen dari lima kampus yang disebut turut terlibat di dalamnya yaitu :

Universitas Negeri Jakarta ada Iwan, dan Ninuk Lustyantie.

Management and Science University (MSU) Norhidayah Azman.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ashar Sunarso.

Universitas 17 Agustus 1945 Gimbal Doloksaribu.

Abstrak makalah Nobel Peace Prize berisi program MBG makalah menjelaskan bahwa Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional merupakan upaya strategis untuk memadukan kesejahteraan sosial dengan model bisnis cerdas.

"Hasil-hasil ini menyoroti potensi penyelarasan program kesejahteraan dengan strategi pembangunan ekonomi untuk membangun ketahanan, inklusivitas, dan daya saing. Pada akhirnya, Program Makan Gratis ini menghadirkan model yang dapat diperluas skalanya, yang berkontribusi pada lintasan pertumbuhan berkelanjutan Indonesia serta mendukung tujuan yang lebih luas dalam kebijakan publik, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan," dalam rangkaian abstraknya.

Makalah menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis yang memadukan kesejahteraan sosial dengan model bisnis cerdas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah akademisi dalam tulisan menjadi catatan kritis terkait academic misconduct yang memanfaat integritas nama besar pejabat demi legitimasi yang belum pasti, sekaligus menyoroti lemahnya verifikasi awal pada platform repositori terbuka seperti SSRN serta dampak buruknya terhadap reputasi kelembagaan.