ORGANISASI MAHASISWA 9 PTN GELAR DEMONSTRASI DI JAKARTA EVALUASI PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

KAMPUSPERS (18/10/2026) JAKARTA - Organisasi kemahasiswaan dari sembilan universitas negeri di Indonesia akan mengadakan demonstrasi pada Selasa (20/10/2026) di Jakarta.

Terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB). Universitas Padjadjaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.

Rapor Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Kabinet Bayangan Mereka tergabung dalam Komite Sadar Mereka tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) dan telah menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua.

"Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal," tutur Komiter Sadar dalam pernyataan tertulis, Senin (19/10/2026). Demonstrasi akan terdiri dari dua kegiatan.

Pertama, pada pagi hari pukul 09.00 WIB akan ada aksi simbolik di Tugu Proklamasi kemudian dilanjutkan aksi massa di Tugu Tani siangnya pukul 15.00 WIB.

Permasalahan yang disorot rakyat Dari survei tersebut didapati sejumlah persoalan mendasar yang menjadi sorotan masyarakat dan perlu diperbaiki.

Permasalahan yang mendapat sorotan tajam ialah deforestasi dan kebakaran hutan dengan angka 83,5 persen dari para responden yang mengisi survei. Di peringkat kedua, sebanyak 71,1 persen responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok. Lalu persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara (70,6 persen), mahalnya biaya pendidikan (67,4 persen), pembredelan kebebasan berpendapat (62,7 persen), dan sektor ekonomi dan keuangan (41,6 persen).

Menurut Komite Sadar, temuan ini adalah peringatan bahwa pemerintah perlu menjawab keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa secara serius.

"Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden," tutur Komite Sadar.