APBD SURABAYA 2026 DISAHKAN NAIK JADI RP 11 TRILIUN FOKUS SEKTOR PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR

KAMPUSPERS (10/09/2026) SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam perubahan tersebut, APBD Surabaya 2026 ditetapkan sekitar Rp 11 triliun atau naik Rp 114 miliar dari sebelumnya Rp 10,8 triliun. Perubahan APBD Kota Surabaya 2026 tersebut disahkan dalam rapat paripurna antara Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, Kamis (10/9/2026).

Perubahan APBD Kota Surabaya 2026 tersebut disahkan dalam rapat paripurna antara Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, Kamis (10/9/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan di sejumlah sektor, terutama pendidikan serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga untuk perbaikan jalan, saluran air, dan berbagai fasilitas umum (fasum).

Ia menuturkan, perubahan anggaran dilakukan dengan melihat kebutuhan riil di lapangan. Salah satunya anggaran beasiswa yang sebelumnya disiapkan untuk sekitar 24.000 penerima manfaat, tetapi realisasinya lebih rendah.

“Maka anggaran yang lainnya kami manfaatkan kembali untuk pendidikan, bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa. Karena Pemerintah Kota dan DPRD itu fokus untuk masyarakat yang memang tidak mampu,” terang Eri saat ditemui di DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).

Selain pendidikan, Eri menyoroti rendahnya penyerapan anggaran program bagi generasi muda di 31 kecamatan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin anggaran tersebut habis untuk kegiatan seremonial atau kepanitiaan.

"Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan," tegasnya. Eri mencontohkan peluang usaha seperti laundry.

Menurut dia, para pemuda diharapkan memiliki metode dan rencana kerja yang jelas sehingga bantuan pemerintah dapat berkembang menjadi aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Selain pendidikan, alokasi APBD juga diprioritaskan untuk perbaikan fasilitas umum, termasuk penanganan persoalan banjir dan kemacetan yang selama ini menjadi persoalan di Surabaya. “Karena kan misalnya perbaikan saluran ini juga untuk antisipasi banjir di musim hujan nanti,” kata Syaifuddin.