WAKIL KETUA MPR RIGOK KAMPUS INKLUSIF JADI GERAKAN BERSAMA DAN MINTA LAYANAN DISABILITAS DIRESPON NYATA

KAMPUSPERS (08/09/2026) JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya untuk mewujudkan kampus inklusif harus menjadi gerakan bersama dan segera direalisasikan, bukan sekadar regulasi saja.

Menurut dia, negara harus menjamin agar setiap anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan. Untuk itu, sejumlah kendala untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus segera diatasi dengan langkah nyata.

"Perlu langkah nyata untuk mengatasi berbagai kendala yang ada agar setiap anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," kata Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan University of the West of England pada awal 2025, menurut dia, hanya ada 90 universitas atau 1,99 persen dari 4.523 perguruan tinggi di Indonesia yang secara resmi menerima mahasiswa penyandang disabilitas.

Sedangkan perguruan tinggi yang memiliki pusat layanan disabilitas, menurut dia, hanya terdapat 0,2 persen dari jumlah total perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, dia mengatakan hanya ada 8 perguruan tinggi yang menyediakan platform penerimaan khusus bagi mahasiswa disabilitas.

Dengan demikian, Lestari menilai akses dari sekitar 3.128 mahasiswa disabilitas yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per Juni 2025, masih terbatas pada 282 kampus saja.

Menurut dia, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai 17,9 juta jiwa.

Di sisi lain, dia pun menilai bahwa regulasi dan pendanaan saja tidak cukup untuk merealisasikan perguruan tinggi yang inklusif.

"Pemahaman tentang pentingnya ekosistem pendidikan inklusif harus disosialisasikan secara masif, termasuk kesiapan tenaga pendidik yang memiliki perspektif inklusif," kata Lestari.

Untuk itu, dia menilai semua pihak perlu menyatukan arah dan langkah dalam pengembangan ekosistem pendidikan tinggi.

Menurut dia, konsolidasi antar perguruan tinggi sangat penting untuk melahirkan sistem pendidikan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga adaptif dan kolaboratif dalam menjawab tantangan zaman.

"Diperlukan sumbang pikiran dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk merealisasikan strategi efektif dalam menjawab tantangan," ucapnya.