PEMERINTAH SIAPKAN ANGGARAN PENDIDIKAN RP824 TRILIUN PADA 2027 UNTUK DUKUNG PROGRAM GRATIS DAN KUALITAS PEMBELAJARAN

KAMPUSPERS (10/10/2026) Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun pada 2027. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung program pendidikan gratis, memperluas bantuan bagi siswa dan mahasiswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mengejar ketertinggalan skor Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah masih menentukan pembagian anggaran pendidikan, baik yang disalurkan melalui pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD), maupun Dana Abadi.

Menurutnya, pengalokasian anggaran tidak hanya berfokus pada pembiayaan pendidikan, tetapi juga pada hasil yang ingin dicapai. Pemerintah berharap belanja pendidikan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang lebih baik.

"Tujuannya adalah satu, mendapatkan outcome pendidikan yang paling maksimal," ucap Suahasil.

Anggaran pendidikan tersebut direncanakan mendukung sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan skor PISA Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Skor PISA Indonesia Masih di Bawah Rata-Rata OECD

Berdasarkan data PISA 2025 yang dirilis OECD pada 8 September 2026, Indonesia mencatat skor rata-rata 389 untuk sains, 364 untuk matematika, dan 365 untuk membaca.

Sebagai perbandingan, rata-rata skor negara anggota OECD mencapai 482 untuk sains, 463 untuk matematika, dan 461 untuk membaca.

Capaian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan kemampuan peserta didik Indonesia dibandingkan rata-rata OECD. Pada aspek tingkat kemahiran, hanya 37% peserta didik Indonesia yang mencapai Level 2 atau lebih dalam sains, 17% dalam matematika, dan 27% dalam membaca.

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu sasaran penggunaan anggaran pendidikan pada 2027. Pemerintah berharap berbagai program yang dibiayai melalui anggaran tersebut dapat mendukung perbaikan hasil pembelajaran.

Realisasi Anggaran Pendidikan Tembus Rp574,2 Triliun

Di sisi lain, realisasi anggaran pendidikan hingga September 2026 tercatat sebesar Rp574,2 triliun. Nilai tersebut tumbuh 39,5% secara tahunan atau year on year (YoY).

Dalam empat tahun terakhir, anggaran pendidikan juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 2022, nilainya tercatat Rp345,5 triliun, kemudian naik menjadi Rp384,6 triliun pada 2023.

Anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp407,5 triliun pada 2024 dan Rp411,7 triliun pada 2025.

Dalam pemaparannya, pemerintah membagi cakupan anggaran pendidikan ke dalam tiga kelompok utama, yakni pembiayaan siswa atau mahasiswa, tenaga pendidik, serta sekolah dan perguruan tinggi.

Kelompok pertama mencakup pembiayaan siswa dan mahasiswa melalui PIP, KIP Kuliah, serta Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan alokasi Rp184,3 triliun.

Kelompok kedua diperuntukkan bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan anggaran Rp177,9 triliun. Program di dalamnya meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen Non-Aparatur Sipil Negara (TPD Non-ASN).

Sementara itu, kelompok sekolah dan perguruan tinggi memperoleh anggaran Rp204,1 triliun. Dana tersebut mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), serta layanan pendidikan lainnya.

Penyaluran Melalui Pemerintah Pusat dan Daerah

Suahasil menjelaskan anggaran pendidikan disalurkan melalui tiga jalur, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), dan pembiayaan.

Menurutnya, belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian dari satu kesatuan pengelolaan anggaran pendidikan melalui APBN dan APBD.

"Baik APBN maupun APBD itu adalah satu kesatuan, belanja pemerintah pusatnya di APBN, belanja pemerintah daerahnya lewat Transfer ke Daerah (TKD), dikombinasikan lagi dengan pendapatan asli daerah," ungkapnya.

Dalam rincian yang disampaikan, penyaluran melalui BPP disebut mencapai Rp105,7 triliun. Komponen yang dicantumkan meliputi PIP Rp11,2 triliun untuk 16 juta siswa, KIP Kuliah Rp14,8 triliun untuk 878.000 mahasiswa, serta BOS Kementerian Agama Rp10,1 triliun untuk 9,2 juta siswa.

Selain itu, terdapat TPG Non-PNS Rp17,9 triliun untuk 904.000 guru dan anggaran MBG Rp134,4 triliun untuk 46,2 juta siswa.

Pemerintah juga mencantumkan anggaran revitalisasi sekolah atau madrasah sebesar Rp26,4 triliun. Adapun Sekolah Unggul Garuda memperoleh alokasi Rp1,2 triliun dan Sekolah Rakyat Rp19,3 triliun.

Sementara itu, anggaran melalui TKD mencapai Rp228,1 triliun. Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji pendidik sebesar Rp107,2 triliun, TPG Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) Rp55,7 triliun untuk 1,8 juta guru, serta tunjangan khusus ASND Rp2 triliun untuk 66.200 guru.

Komponen lainnya meliputi BOS sebesar Rp52,8 triliun untuk 43,7 juta siswa dan BOP PAUD Rp3,8 triliun untuk 6 juta siswa.

Dana Abadi Pendidikan Mendukung Beasiswa dan Riset

Jalur ketiga adalah pembiayaan melalui Dana Abadi yang mencakup dukungan pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan.

Pada bidang pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencatat penerima sebanyak 21.497 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 13.501 penerima program magister atau S2, 5.298 penerima program doktor atau S3, 375 penerima program non-gelar, serta 2.323 penerima pendidikan dokter spesialis.

Selain itu, terdapat beasiswa kolaborasi untuk 17.311 orang. Penerimanya terdiri atas 17.258 orang pada jenjang S1, S2, dan S3 serta 53 orang untuk program non-gelar.

Dana Abadi juga mendukung 1.674 proyek penelitian. Pada sektor perguruan tinggi, dukungan diberikan kepada delapan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Di bidang kebudayaan, Dana Abadi tercatat menjangkau 3.568 penerima manfaat.

Melalui berbagai jalur pembiayaan tersebut, pemerintah mengarahkan anggaran pendidikan untuk mendukung siswa, tenaga pendidik, institusi pendidikan, beasiswa, dan penelitian. Peningkatan kualitas pendidikan serta capaian pembelajaran menjadi sasaran yang ingin dicapai melalui pengelolaan anggaran tersebut.