KOMISI X DPR DUKUNG WACANA PERGURUAN TINGGI NEGERI GRATIS DENGAN CATATAN SKEMA TIDAK MERUGIKAN PTS

KAMPUSPERS (22/09/2026) JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mendukung wacana Presiden RI Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri hingga jenjang perguruan tinggi sebagai bentuk kewajiban pemerintah memperluas akses pendidikan. Akan tetapi, Lalu mewanti-wanti pemerintah agar jangan sampai kebijakan tersebut mematikan perguruan tinggi swasta (PTS).

"Yang perlu dipikirkan adalah skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema," kata Lalu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026) kata Lalu.

Ia juga menyarankan sejumlah formula untuk skema tersebut, salah satunya pengalihan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah agar seluruhnya untuk PTS.

"Contoh, misalnya, KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja," kata dia. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga meminta pemerintah memikirkan biaya operasional PTS.

Tak hanya soal biaya pendidikan, Lalu menilai, pemerintah juga mesti memperhatikan biaya hidup atau living cost yang harus dikeluarkan setiap mahsiswa.

Ia menegaskan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemeendiktisaintek) harus memikirkan semua aspek itu untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan. "Kalau memang niatan baik dari Presiden Prabowo ini harus kita laksanakan, ya berarti harus segera kita sama-sama menyusun formula yang paling pas tanpa merugikan salah satu kelompok mana pun atau dalam hal ini tanpa merugikan PTS," ucap Lalu.

"Jangan sampai nanti saya khawatir nanti kalau misalnya PTN digratiskan, kemudian PTS berbayar, ya tentu orang tidak mau berkuliah di PTS. Nah, akhirnya harus ada skema juga nih di PTS itu seperti apa," imbuh dia.

Presiden Prabowo menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!" kata Prabowo saat berpidato dalam HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Prabowo menyebutkan, dana pendidikan gratis itu bisa diperoleh dari uang yang selama ini dikorupsi.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi," ujar dia. Dia menuturkan, pemerintahannya terus bekerja selama dua tahun terakhir meski pada akhirnya dituduh kurang berkomunikasi.

Namun, ia menekankan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa menunggu hasil dari kerja-kerja pemerintah. "Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh, sekolah-sekolah tidak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki," ujar Prabowo.