IPK TINGGI TAK LAGI CUKUP, UMY INGATKAN PENTINGNYA SKILL DITEGAH MENGGUNUNGNYA PENGANGGURAN TERDIDIK

KAMPUSPERS (29/08/2026) JOGJA — Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi belum tentu membuat lulusan perguruan tinggi siap bersaing di dunia kerja. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengingatkan kompetensi, keterampilan, talenta, etika, moral, dan kemampuan beradaptasi kini menjadi faktor penting yang harus berjalan beriringan dengan prestasi akademik.

Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Profesor Zuly Qodir mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memastikan mahasiswa tidak hanya berhasil memperoleh nilai akademik tinggi, tetapi juga memiliki daya saing setelah menyelesaikan pendidikan.

“Bahaya sekali kalau kita punya mahasiswa, tetapi kemudian alumninya menganggur,” seloroh Zuly seusai membuka UMY Career Fair 2026 di Gedung E8 Djarnawi Hadikusumo UMY, Jumat (28/8/2026).

Persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi pengangguran lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah penganggur berlatar pendidikan tinggi D-IV, S1, S2, hingga S3 mencapai 1.033.182 orang per Mei 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan menilai ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri atau skill mismatch menjadi salah satu faktor utama tingginya pengangguran terdidik.

Zuly menilai IPK tetap memiliki posisi penting sebagai indikator capaian akademik. Namun, nilai tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran ketika lulusan memasuki persaingan profesional.

Ia mengamati jumlah mahasiswa yang lulus dengan IPK tinggi semakin banyak, bahkan terdapat lulusan yang memperoleh nilai mendekati sempurna. Kondisi tersebut membuat IPK semakin sulit dijadikan pembeda utama oleh perusahaan ketika memilih calon pekerja.

“IPK 3 atau IPK 4 sekarang membludak di mana-mana. Saya hampir tiap tahun mewisuda yang IPK-nya 4, yang IPK-nya 3,9,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Zuly, mahasiswa perlu membangun kemampuan di luar pencapaian akademik. Keterampilan individual, talenta khusus, serta etika dan moral harus menjadi bagian dari kesiapan lulusan menghadapi dunia profesional.

“IPK penting, kemampuan individual penting, talenta khusus penting, dan moral juga sangat penting,” tegas Zuly.

UMY Career Fair 2026 menjadi salah satu upaya mempertemukan mahasiswa dan alumni dengan dunia industri. Kegiatan yang berlangsung pada 28–29 Agustus 2026 tersebut melibatkan 20 perusahaan dari berbagai sektor, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.

Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, kegiatan tersebut menyediakan peluang rekrutmen bagi mahasiswa, alumni, dan pencari kerja.

Menurut Zuly, tanggung jawab perguruan tinggi tidak berhenti ketika mahasiswa memperoleh ijazah. Kampus juga perlu membangun koneksi dengan dunia usaha dan dunia industri agar mahasiswa memahami kompetensi yang dibutuhkan sekaligus mendapatkan akses terhadap peluang kerja.

Kebutuhan tersebut semakin relevan dengan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga menekankan pentingnya sinergi perguruan tinggi dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan sektor strategis.

Zuly juga meminta mahasiswa dan alumni memperluas pandangan mengenai pilihan karier setelah lulus. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi tidak seharusnya hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dunia usaha dan industri memiliki ruang yang luas untuk menyerap tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Karena itu, pemerintah dinilai perlu berperan dalam menciptakan iklim yang mendorong perusahaan membuka kesempatan kerja sesuai dengan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

“Maka penting pemerintah membuka formasi ASN dan kementerian, lalu perusahaan-perusahaan didorong dan diarahkan oleh pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga di Indonesia tidak ada lagi pengangguran,” ujar Zuly.

Menurut Zuly, persoalan pengangguran terdidik tidak dapat dibebankan hanya kepada perguruan tinggi maupun pencari kerja. Pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri perlu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang saling terhubung, mulai dari peningkatan kompetensi hingga penciptaan lapangan kerja.

Zuly lebih lanjut menilai negara perlu mengambil peran kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi agar pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan penciptaan kesempatan kerja.

Ia menyinggung konsep state capitalism atau kapitalisme negara sebagai salah satu pendekatan yang menempatkan negara pada posisi aktif dalam mengarahkan kegiatan ekonomi dan industri untuk mencapai kepentingan pembangunan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, kewenangan pemerintah menurutnya perlu dimanfaatkan untuk mendorong dunia usaha memperluas kesempatan kerja. Perkembangan industri juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi menurut Zuly tidak cukup dijawab dengan memperbanyak lulusan ber-IPK tinggi. Perguruan tinggi perlu memperkuat keterampilan dan karakter, industri membuka kesempatan kerja lebih luas, sedangkan pemerintah membangun kebijakan yang mampu mempertemukan kebutuhan keduanya.

Keberhasilan pendidikan tinggi dengan demikian tidak hanya terlihat dari jumlah lulusan berprestasi secara akademik. Kemampuan beradaptasi, memasuki dunia profesional, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari keberhasilan lulusan.