DEKAN FEB UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (UBT) KLARIFIKASI DUGAAN PUNGLI PERJALANAN AKADEMIK MAHASISWA KE MALAYSIA

KAMPUSPERS (17/08/2026) TARAKAN - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Dr E Mohamad Nur Utomo angkat bicara soal dugaan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan academic tour mahasiswa ke Malaysia. Informasi yang beredar di media sosial menyebut mahasiswa diminta membayar Rp 5 juta untuk mengikuti perjalanan akademik ke Malaysia.

Kegiatan itu disebut tidak tercantum dalam kurikulum. Sorotan juga muncul terhadap mahasiswa yang tidak ikut perjalanan. Mereka disebut diminta memberikan Rp 3 juta dengan alasan untuk membiayai dosen pendamping yang mengikuti kegiatan.

Prof Mohamad Nur Utomo menjelaskan, kegiatan yang dipersoalkan merupakan academic tour Program Studi Magister Manajemen. Menurut dia, kegiatan serupa sudah berlangsung sejak awal program studi berdiri dan telah dilaksanakan sebanyak tiga kali.

"Ya, jadi pertama awalnya kan gini, ini ada kegiatan di Prodi Magister Manajemen, yaitu tour academic," kata Utomo dilansir dari TribunKaltara, Kamis (13/8/2026).

"Kegiatan ini sebenarnya walaupun apa, tidak terstruktur di kurikulum, tapi ini bagian kegiatan di prodi," tambahnya. "Itu sudah dilakukan sejak awal Prodi Magister itu berdiri. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah yang ketiga kali. Setiap tahun itu ada," katanya.

Dalam pelaksanaan terakhir, mahasiswa Magister Manajemen melakukan perjalanan ke Kota Kinabalu, Malaysia, salah satunya Universiti Malaysia Sabah (UMS). Utomo mengatakan, mahasiswa mengikuti seminar internasional serta agenda kerja sama antara UBT dan UMS.

"Di sana ada kegiatan seminar internasional mahasiswa, kemudian juga ada MoU UMS dengan Malaysia," jelasnya. Saya Keterusan Masuk Prodeo Rombongan kemudian mendatangi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Kunjungan ini memberikan informasi mengenai warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, termasuk persoalan hak pendidikan anak-anak WNI yang bekerja tanpa dokumen legal.

"Kita juga ke KJRI ya, KJRI itu kita banyaklah informasi apa namanya, WNI kita yang orangtuanya bekerja tanpa dokumen yang legal itu hak pendidikannya tuh dibatasi, sehingga itu bisa menjadi peluang pengabdian dosen-dosen. Jadi banyaklah manfaatnya, masih banyak," imbuh Utomo.

Utomo mengakui academic tour tidak tercantum secara terstruktur dalam kurikulum. Oleh karena alasan itu, biaya kegiatan tidak masuk pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pihak program studi kemudian membahas rencana kegiatan dan pembiayaan bersama mahasiswa sejak awal perkuliahan.

"Sehingga mau tidak mau itu nanti kita rapatkan dengan mahasiswa. Dan itu sudah kita sampaikan, sosialisasikan di awal-awal. Tidak tiba-tiba mendadak ya," terangnya.

Ia mengatakan pembahasan sudah dilakukan ketika mahasiswa memasuki awal semester kedua. Mahasiswa Magister Manajemen sendiri berasal dari tiga kelas dan sejumlah wilayah, yakni Tarakan, Malinau, dan Bulungan. Pembahasan bersama mahasiswa kemudian menghasilkan kesepakatan mengenai penyelenggaraan serta pembiayaan perjalanan.

Besaran Rp 3 juta yang menjadi sorotan muncul setelah mahasiswa menghitung kebutuhan biaya perjalanan ke Malaysia. Menurut Utomo, forum mahasiswa kemudian menyepakati skema kontribusi bersama agar kegiatan dapat terlaksana.

"Nah, di situ juga di dalam musyawarah itu timbullah kesepakatan agar tadi karena kita ingin memastikan bahwa kegiatan ini bisa berjalan, maka ada katakanlah beban kolektif gitu ya," terang Utomo. Mahasiswa yang tidak ikut perjalanan juga disebut menyetujui pemberian kontribusi Rp 3 juta.

"Sehingga kalau teman-teman yang tidak bisa ikut, itu maka juga disepakati oleh apa teman-teman mahasiswa tuh mereka juga memberikan kontribusi. Yaitu sebesar ya tadi yang di berita itu Rp 3 juta," lanjut Utomo. Namun, ia menegaskan kontribusi tersebut bukan kewajiban yang diberlakukan kepada seluruh mahasiswa. Ia menyebut terdapat mahasiswa yang tidak mengikuti perjalanan sekaligus tidak memberikan kontribusi.

Mereka juga tidak ditagih oleh pihak kampus. Kampus memastikan mahasiswa yang tidak mengikuti academic tour tetap memperoleh hak akademik seperti mahasiswa lainnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa kontribusi Rp 3 juta digunakan untuk kepentingan pengembangan institusi ataupun membiayai dosen pendamping. Menurutnya, pihak fakultas hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan yang disepakati mahasiswa.

Ia kembali menegaskan bahwa kontribusi Rp 3 juta bukan kewajiban bagi mahasiswa yang tidak ikut. Sementara mahasiswa yang mengikuti perjalanan membayar biaya kegiatan sesuai keikutsertaannya.

Setelah kegiatan berlangsung, pihak program studi kembali melakukan pertemuan secara daring melalui Zoom. Dalam pertemuan itu, mahasiswa justru menyampaikan pengalaman positif dari perjalanan.

"Bahkan terakhir kita Zoom lagi ndak ada masalah, Pak, kami senang, bermanfaat, kami merasa punya pengalaman ini dan segala macam,' pokoknya merasa senang," kata Utomo. Menurut dia, pengalaman itu bahkan membuat sejumlah mahasiswa ingin kembali mengikuti kegiatan serupa jika dilaksanakan pada tahun berikutnya.